Lewat Jumat Curhat Polsek Pasawahan dengar Kritik dan saran dari Tokoh masyarakat dan warga masyarakat

Media Informasi Desa

KimLembur. Purwakarta - Guna mendengar langsung curhat warga mengenai saran, kritikan, masukan serta aduan masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian, jajaran Polres Purwakarta terus konsisten menggelar kegiatan Jumat Curhat. Seperti yang dilakukan Kepolisian Sektor (Polsek) Pasawahan. 

Kegiatan ini berlangsung santai dan penuh keakraban serta diisi dialog interaktif dengan tokoh masyarakat dan warga masyarakat sambil menerima langsung curhat warga terkait situasi kamtibmas.

Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain melalui Kapolsek Pasawahan, AKP Gugun Gunadi mengatakan, melalui kegiatan Jumat Curhat ini masyarakat bisa memberikan saran dan kritik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

"Program Jumat Curhat merupakan salah satu upaya pembinaan kemitraan Polsek Pasawahan, Polres Purwakarta dengan masyarakat, dimana Polri dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan saran, kritikan, masukan serta aduan masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian,” ujar Gugun, Pada Jumat, 01 September 2023.

Ia menyebut sebenarnya kegiatan ini telah rutin dilakukan oleh masing-masing para Bhabinkamtibmas di wilayah Polsek Pasawahan. Namun, khusus kali ini karena memperhatikan momentum yang tepat, maka dipilihlah saat hari Jumat karena dipercaya membawa keberkahan.

"Jumat Curhat merupakan agenda rutin mingguan sebagai penjabaran program Quick Wins Presisi Polri serta kebijakan Pak Kapolda Kapolda Jabar dan Pak Kapolres Purwakarta dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan motto gerakan semangat untuk melayani dan bertindak untuk melindungi," ungkap AKP Gugun Gunadi.

Menurut Kapolsek, melalui Bhabinkamtibmas Desa Margasari Aiptu Pipin Tajul Arifin Dalam kegiatan Jumat Curhat ini menunjukkan bahwa masyarakat benar-benar terlindungi, terayomi dan terlayani dengan baik.

"Kita ngobrol seputar kamtibmas, sehingga nanti bisa ditemukan solusi yang tepat. Saran, informasi maupun koreksi dari masyarakat akan kami tampung semua. Kami juga sudah memberikan nomor kontak yang bisa digunakan. Apabila ada pengaduan soal kamtibmas, pelayanan publik, tindakan pidana, bahkan sampai urusan pribadi atau rumah tangga serta lakalantas bisa segera menghubungi nomor tersebut," beber AKP GUGUN GUNADI, S.H. M.M.

Presiden Jokowi Instruksikan Strategi Jangka Pendek dan Panjang Pengendalian Inflasi

KimLembur. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran pemerintah di daerah melakukan pengendalian inflasi melalui strategi jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek, Presiden meminta agar pemerintah daerah (pemda) terbuka dalam mengintegrasikan data stok neraca pangan daerah masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/08/2023).

“Data-data seperti ini penting diintegrasikan sehingga basis pengambilan keputusan itu betul-betul ada pegangannya, yaitu data. Koordinasi antardaerah mana yang kelebihan, mana yang kurang, juga segera disambungkan, sehingga saya titip jangan ego daerah itu di kedepankan, karena kita ini NKRI,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga mendorong pemda untuk meningkatkan cadangan pangan guna menjaga stabilitas stok dan harga bahan pangan daerah. Apabila terjadi permasalahan di lapangan, Kepala Negara meminta setiap daerah saling berkoordinasi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

“Harus ada cadangan pangan di daerah, itu harus ada. Dan segera koordinasi dan cari solusi jika ada masalah. Seperti yang terjadi di Papua kemarin, kita cek memang tidak ada stok sama sekali, ya karena enggak ada cadangan pangannya, ya didrop dari Jakarta,” ujarnya.

Di samping itu, Presiden mengatakan bahwa pemda dapat mengoptimalkan fiskal daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengintervensi pasar. Hal tersebut dimaksudkan agar angka inflasi daerah dapat terkendali, bahkan menurun secara bertahap.

“Gubernur, bupati, dan wali kota juga bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar. Dengan itulah kita harapkan inflasi kita akan terkendali dengan baik dan pelan-pelan akan turun, turun. Karena tadi target dari Pak Menko [Perekonomian] maupun Gubernur BI, tahun depan 2,5 persen plus minus 1 [persen],” ujar Presiden.

Kemudian untuk jangka panjang, Presiden meyakini penguatan sarana prasarana pertanian dapat menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi. Menurutnya, setiap tahun permasalahan inflasi selalu ada pada komoditas bahan pangan yang relatif sama.

“Kalau setiap tahun problem di inflasi selalu cabai, selalu cabai rawit, selalu cabai merah, daging ayam, ya itu yang diselesaikan intinya. Kalau daging ayam, kalau bolak-balik setahun masa muncul masalah terus. Cari investor, bikin peternakan di provinsi atau daerah Bapak-Ibu semuanya,” ujarnya. (TGH/UN)

Sumber  https://setkab.go.id

Kemendes PDTT Berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan Percepat JKN Di Desa

 

kimLembur .Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses rekrutmen peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi warga desa di seluruh Indonesia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan, desa sangat membutuhkan kehadiran BPJS Kesehatan untuk menjamin warganya mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai dan berkualitas.

“Jadi sebenarnya yang butuh itu kita, tapi yang proaktif BPJS Kesehatan. Saya berterima kasih,” ujar Mendes PDTT saat meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR), di Desa Losari, Jombang, Jawa Timur, Rabu (30/08/2023).

Melalui program PESIAR hasil kolaborasi antara Kemendes PDTT dengan BPJS Kesehatan tersebut, kepala desa menunjuk salah satu warganya menjadi agen PESIAR yang bertugas untuk mempercepat proses rekrutmen peserta JKN.

Halim mengungkapkan, berdasarkan data SDGs Desa, warga desa yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi lainnya mencapai 45 juta jiwa dan khusus warga miskin mencapai 2,9 juta jiwa.

“Dana Desa bisa digunakan untuk kegiatan sosialisasi, pendataan dan lain-lain. Namun belum bisa digunakan untuk membayar. Tapi untuk menumpang agar tingkat kepesertaan maka Dana Desa dapat dianggarkan,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, program PESIAR selaras dengan SDGs Desa yaitu Desa Peduli Kesehatan yang memiliki 15 program prioritas. Salah satunya yaitu BPJS Kesehatan mencapai 100 persen warga desa sebagai peserta JKN.

“Proses pemetaan ini akan dibantu oleh agen PESIAR yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melakukan pemetaan data penduduk di desa. Setelah itu, hasil dari advokasi akan dijadikan dasar untuk pendaftaran peserta JKN,” ujar Ghufron. (HUMAS KEMENDES PDTT/UN)

MANFAAT DANA DESA tahap dua tahun 2023 DI DESA CIRANGKONG Untuk Saluran Irigasi dan Bak Penampungan Air Bersih

KimLembur .Purwakarta . Pemerintahan Desa Cirangkong Kecamatan Cibatu merealisasikan anggaran Dana Desa (DD) Tahap 2 untuk pembangunan Saluran Irigasi (TPT) dan Penampungan Air Bersih yang berlokasi kampung Cilandak RT/RW 02/01 Desa Cirangkong.

Pembangunan saluran irigasi dengan panjang 102 meter, tinggi 170 cm, Lebar 30 cm dengan pagu anggaran Rp 98.378.500 serta Penampungan air bersih dengan panjang 2,5 meter, tinggi 3 meter, lebar 2,5 meter dengan pagu anggaran Rp 50.000.000 masing-masing bersumber dari Dana Desa tahap 2 tahun

Mahrup,SM, Kepala Desa Cirangkong Mengatakan untuk Dana Desa tahap 2 tahun anggaran 2023 bidang infrastruktur pihaknya melakukan pembangunan Saluran Irigasi (TPT) dan pembangunan penampungan air bersih dengan total anggaran keseluruhan Rp 148.378.500 ( seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

” Alhamdulillah tahap dua ini kita bangun saluran irigasi drainasi (TPT) dan penampungan air bersih di kp. Cilandak RT/RW 02/01,” ujar Mahrup, Rabu (30/8).

Lanjut Mahrup, Pembangunan saluran irigasi (TPT) dan penampungan air bersih sudah melalui rapat musrenbangdes.

”Kegiatan Ini sudah melalui rapat musrenbangdes, ini adalah harapan dan keinginan masyarakat, tujuannya agar ketika hujan turun tidak meluap sehingga dapat mengalir lebih baik, begitu juga dengan Bak Penampungan air bersih, semoga dengan adanya Bak penampungan air ini cadangan air bersih dpat selalu dirasakan masyarakat ketika musim kemarau,”tambah Mahrup.

Hal Senada juga disampaikan Asep Sutrisno, S.Pd selaku Ketua BK Bamusdes yang juga sebagai pelaksana dilapangan, ia berharap dengan adanya pembangunan saluran irigasi (TPT) dan penampungan air bersih yang saat ini dilakukan masyarakat dapat menjaga dan merawat hasil pembangunannya.

”Agar manfaatnya bisa terus dirasakan, saya  selalu meminta masyarakat agar sama sama menjaga dan merawat pembangunan yang telah dilaksanakan.” Harap Asep.

Sumber  indotoday.my.id

BIMTEK MITIGASI BENCANA di Desa Citalang Kecamatan Purwakarta

 

Media Informasi Desa

KimLembur. Purwakarta.  Pemerintahan Desa Citalang dalam pemanfatan Dana Desa tahum 2023 diantaranya utuk kegiatan Bimtek Program Mitigasi Bencana. Pelatihan dan Simulasi Bencana program kegiatan ini bekerjasama dengan BPBD, Damkar dan Puskesmas, Pelaksanaan pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus 2023 berlokasi di Gedung Serba Guna dan Lapangan Sepak bola desa Citalang .Peseta bimtek para kader Perempuan, Pelajar, Perangkat Desa, RT dan RW serta Linmas.

Muhamad Kosasih SE selaku kepala Desa Citalang mengharapkan Bimtek ini dapat bermanfaat untuk peserta sehingga kesiagaan masyarakat dalam pencegahan bencana atau  penangan awal kalau ada bencana dapat di tangani dengan baik, 

Anggaran kegiatan Program Mitigasi Bencana ini berasal dari anggaran Dana Desa  sebesar Rp 45.000.000  yang sudah di anggarkan di APBDES 2023 ujar Yaya Siswaya ST ( Kasi Tapem ) selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.  

Puji Sumaya selaku Tpp Kemendesa Kec Purwakarta menyampai informasi di akhir kegiatan Bimtek ini, bahwa Angaran Dana Desa tahun 2023 Tahap 1 sudah semua kegiatannya  baik Sapras maupun Non Sapras terlaksanakan dengan baik   , 

Selain melaksanakan kegiatan pelatihan pihak pemdes juga melakukan penyerahan perlengkapan Damkar kepada para RT dan RW di wilayah masing masing,

Editor Puji Sumaya

Bupati Anne Terima Penghargaan Lencana Karya Bakti Gerakan Pramuka

 

Media Informasi Desa

KimLembur. Purwakarta Dianggap Telah Memberikan Jasa Dan Pengabdian Yang Lebih Besar Bagi Kepentingan Kepramukaan, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika Diganjar Penghargaan Lencana Karya Bakti Oleh Kwarnas Gerakan Pramuka.

Lencana Tersebut Disematkan Langsung Oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil Dalam Acara HUT Pramuka Ke- 62 Tingkat Jabar Yang Digelar Di Stadion Wibawamukti, Bekasi, Rabu 30 Agustus 2023.

Lencana Karya Bakti Adalah Tanda Penghargaan Yang Diberikan Kepada Para Anggota Gerakan Pramuka Yang Dengan Keikhlasan, Pengorbanan, Disiplin Dan Keberaniannya Telah Terlibat Langsung Dan Aktif Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Yang Merupakan Bencana Nasional Sehingga Bermanfaat Bagi Masyarakat, Bangsa Dan Negara Serta Bagi Gerakan Pramuka Atau Gerakan Kepramukaan Dunia.

"Terimakasih Kepada Kakak-Kakak Dan Adik-Adik Semuanya, Yang Terus Menggelorakan, Menggaungkan Gerakan Pramuka Di Kabupaten Purwakarta Sebagai Wadah Untuk Pembentukan Karakter Anak Bangsa. Tetap Semangat Dan Salam Pramuka," Kata Ketua Mabimcab Gerakan Pramuka Kabupaten Purwakarta Yang Kerap Disapa Ambu Anne Itu.

Ambu Anne Juga Menegaskan, Gerakan Pramuka Di Kabupaten Purwakarta Telah Hadir Dan Akan Selalu Ada Ditengah Masyarakat Dan Terus Berupaya Agar Menjadi Gerakan Positif Yang Mampu Membangun Kebersamaan Serta Memupuk Jiwa Sosial Kepada Sesama Serta Menitikberatkan Pentingnya Membangun Rasa Nasionalisme Tinggi Dan Memiliki Daya Saing Yang Kuat.

"Kita Semua Berharap Agar Gerakan Pramuka Mampu Memberi Inspirasi Dan Kontribusi Terhadap Bangsa Dalam Menjawab Tantangan Zaman. Pramuka Juga Sebagai Kegiatan Yang Edukatif Bagi Generasi Muda Soal Makna Persatuan Dan Kesatuan Dengan Membumikan Dasa Dharma Pramuka," Kata Ambu Anne.

Menurutnya, Tantangan Sekarang Ini Semakin Kompleks, Karena Saat Ini Merupakan Era Milenial, Era Kemajuan Zaman Yang Memberikan Tantangan Dan Juga Godaan Besar Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.

"Ditengah Kondisi Saat Ini Harapan Kita Generasi Muda Tidak Lupa Akan Sejarah, Melalui Pramuka Patriotisme, Nasionalisme Harus Bisa Tumbuh Dan Berkembang Demi Persatuan Dan Kesatuan Bangsa," Demikian Ambu Anne.(Diskominfo Purwakarta)

MONEV BUMDES tahun 2023 Kecamatan Darangdan

Media Informasi Desa

KimLembur. Purwakarta. Asep Eka Permana selaku  KorCam Tenaga Pendamping Desa ( TPP ) Kemendesa Kecamatan Darangdan menyampaikan informasi mengenai kegiatan Monitoring dan Evaluasi ( Monev ) Badan Usaha Milik Desa ( Bumdesa ) se Kecamatan Darangdan yang dilaksanakan di Aula Desa Sadar Katya 

Kegiatan Monev Bumdes ini jadwalkan oleh Dinas PMD dan berkordinasi dengan Tenaga Ahli ( TAPM ) Kabupaten Purwakarta  serta di fasilitasi oleh Pihak Kecamatan dan TPP Kemendesa Kecamatan Darandan

Dari pihak DMPD Kabupaten Purwakarta langsung dipinpin Oleh Pa Usep ( Kabid ) dan di dampingan para stafnya, sedangkan dari pihak TA di hadiri oleh Pa H Tamam dan Bu Neng

Bumdes di Kecamatan Darangdang yang hadir sebagai berikut

Bumdesa Karya Mandiri Sadarkarya. Bumdesa Bina Karya Darangdan, Bumdesa Mulya Mekar Depok, Bumdesa Sahate Cilingga, Bumdesa Sabilulungan Nangewer, Bumdesa Mekar Mandiri Mekarsari, Bumdesa Lingga Jaya Linggasari, Bumdesa Sawit Jaya Ngahiji Sawit, Bumdesa Sajati Linggamukti, Bumdesa Karya Bakti Gununghejo, Bumdesa Ragem Pasirangin, Bumdesa Gumelar Legoksari, Bumdesa Bintang Saluyu Sirnamanah, , Bumdesa Neglasari Lestari neglasari, Bumdesa Mekar Jaya Nagrak

Untuk setiap pengurus bumdes harap memperhatikan utamanya kelengkapan Dokumen bumDes m karena kelengkapan keadministrasian dan regulasi itu adalah gambaran alur dan proses kegiatan usaha yang dilakukan oleh bumDes ujar Asep Eka P

Wahyu. SM.AMd Kepala Desa Sadarkarya  merasa senang lokasi aula desanya menjadi tempat berkumpul para pengurus bumdes se kecamatan dalam rangka Monev ini dan kedepannya siap untuk mensuport bumdes agar lebih baik  dan selaku berkordinasi dengan TPP kemendesa Pa Asep  selaku Korcam  dan Pa Itang selaku PLD di desanya 

Editor Puji Sumaya

Genjot Program Mantap Jalan, Pemkab Purwakarta Libatkan Karya Bhakti TNI

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika Melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR), Ryan Oktavia Menegaskan Bahwa Untuk Pembangunan Infrastruktur Khususnya Jalan Terus Diupayakan Secara Maksimal. Target 100 Persen Mantap Jalan Kabupaten Juga Menjadi Prioritas Kerja Jajarannya.

Kata Ryan, Upaya Tersebut Juga Melibatkan Sejumlah Pihak Agar Program Mantap Jalan Bisa Terealisasi Dengan Baik. Salahsatunya Dengan Melibatkan Jajaran TNI Melalui Program Karya Bhakti. Saat Ini Program Mantap Jalan Untuk Seluruh Wilayah Kabupaten Purwakarta Atau Jalan Berstatus Jalan Kabupaten, Progresnya Sudah Mencapai 84,99 Persen.

"Bahkan, Jalan-Jalan Hingga Ke Pelosok Desa Kita Lakukan Pembenahan Jalan. Karena, Itu Memang Menjadi Prioritas Pemerintah Selama Ini. Terbaru, Yang Pekerjaannya Sudah Selesai Yaitu; Peningkatan Jalan Cikubang - Kiarapedes (Margaluyu) Sepanjang 2.050 Meter Dengan Lebar 3,5 Meter Dengan Melibatkan TNI Melalui Program Karya Bhakti," Ujar Ryan Kepada Awak Media, Selasa 29 Agustus 2023.

Ryan Juga Mengapresiasi Kontribusi Yang Diberikan Oleh Jajaran TNI. Menurutnya, Salah Satu Faktor Yang Menjadikan Pesatnya Pembangunan Infrastruktur Ini Karena Adanya Kolaborasi Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Dan Unsur TNI, Melalui Program Karya Bhakti TNI. Tahun Ini, Ada Sekitar Enam Titik Ruas Jalan Yang Juga Melibatkan Program Karya Bhakti TNI.

"Cepatnya Pembangunan Infrastruktur Di Kita, Itu Salah Satu Faktornya Karena Adanya Keterlibatan Unsur TNI. Dari Catatan Yang Ada, Di Wilayah Kami Sejak 2015 Lalu Peran TNI Cukup Besar Dalam Pembangunan Infrastruktur. Untuk Tahun Ini, Peran TNI Juga Kembali Dilibatkan Dalam Peningkatan Jalan Di Cikubang, Kecamatan Kiarapedes," Kata Ryan.

Di Sisi Lain, Ryan Juga Mengungkapkan, Ada Sepanjang 729 Kilometer Jalan Yang Berstatus Jalan Kabupaten. Kini, Statusnya Sekitar 85 Persen Berkondisi Jalan Mantap Dan 15 Persen Dalam Kondisi Rusak Yang Tersebar Di Beberapa Wilayah Kabupaten Purwakarta.

"Yang Rusak Itu, Akan Akan Diperbaiki Secara Bertahap. Terdapat Jalan Dengan Kondisi Rusak Ringan Sekitar 36,7 Kilometer Dan Rusak Berat Sekitar 73 Kilometer, Sementara Panjang Jalan Mantap Sekitar 631 Kilometer. "Jalan Akan Ada Peningkatan Sekitar 14.7 Kilometer. Sedangkan Perbaiki Sekitar 16.35 Kilometer," Ujarnya.

Sementara, Jalan Yang Berstatus Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terdapat 59 Kilometer, Jalan Nasional Atau Di Bawah Pemerintah Pusat Diperkirakan Sepanjang 42,9 Kilometer. "Harus Kita Ketahui Bersama Bahwa Tidak Semua Ruas Jalan Di Purwakarta Itu Perbaikannya Dapat Dilakukan Pemda, Tergantung Status Jalan Itu Sendiri," Ujar Ryan.

Selain Itu, Ia Juga Meminta Masyarakat Bersabar Terhadap Perbaikan Yang Akan Dilaksanakan Tahun Ini Atau Bertahap Pada Tahun Sebelumnya. "Kalau Anggarannya Sudah Ada Segera Kita Realisasikan Perbaikan," Kata Dia.

Menurutnya, Untuk Ruas-Ruas Jalan Nasional Dan Provinsi Sudah Dikoordinasikan Dengan Para Pihak Terkait. "Alhamdulillah, Untuk Empat Ruas Jalan Provinsi Sudah Ada Kegiatan Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jabar. Sekarang Kita Juga Tengah Fokus Pada Penanganan Bencana Dan Tanggap Darurat Pada Ruas-Ruas Jalan Kabupaten Yang Terkena Longsoran Dan Genangan Air," Demikian Ryan.

Terpisah, Terkait Peningkatan Jalan Di Wilayah Cikubang, Seorang Warga Setempat, Ikbal Safana Mengatakan Bahwa Masyarakat Sangat Antusias Dan Berterimakasih Atas Program Yang Dilaksanakan Oleh Pemda Purwakarta Dan Jajaran TNI. "Sebelum Sudah Hampir Sepuluh Tahun Terakhir Tidak Ada Perbaikan, Alhamdulilah Sekarang Jalan Cikubang - Margaluyu Bisa Diperbaiki," Kata Ikbal.(Diskominfo Purwakarta)

BIMTEK KETAHANAN PANGAN Dana Desa Tahun 2023 di desa Cigelam

Media Informasi Desa

KimLembur. Purwakarta . Titin Siti Fatimah selaku Kepala Desa Cigelam Kecamatan Babakan Cikao Kab Purwakarta membuka kegiatan Bimbingan teknik Ketahanan Pangan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dengan peserta para kelompok Tani dan Hewani yang ada di wilayah Desa Cigelam. Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan di aula desa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 

Kegiatan ini dihadiri juga oleh para Tenaga Pendamping Provesional ( TPP ) Kemendesa   , TAPM Kab Purwakarta ( Arif Rahman ) Pendamping Desa Kord Kecamatan ( Tohir )  Pendamping Lokal Desa ( Ali Arivin, Sopiandi dan Arif )  

Nara Sumber berasal dari DPMD Kabupaten, Inspektorat Kab Purwakarta, Tipikor unit 3 Kecamatan dan dari TA Tpp Kemendesa Kab Purwakarta. Dengan materi Bimtek mengenai 

1. Skema Program Ketahanan Pangan dan Hewani Tahun 2023

2. Pedoman Ketahanan Pangan Desa

3. Sosialisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 

Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan perlu dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat desa memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan di desa secara mandiri. Dana Desa diharapkan mampu mendukung kegiatan dari mulai produksi, penyediaan lahan dan infrastruktur penunjang, pengolahan dan pemasaran

Editor Puji Sumaya

 

Cara Bhabinkamtibmas Lakukan sambang pengungut sampah kec. Pasawahan

 

Kimlembur Media Informasi Desa

PURWAKARTA - Sambang warga wilayah pasawahan dan  secara bersama-sama terus dilakukan  Bhabinkamtibmas Polsek Pasawahan, Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat. 

Hal itu dilakukan guna menciptakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Purwakarta. 

Bhabinkamtibmas  Desa Tanjung sari kec.pondok salam Bripka Ujang Mustofa Polsek Pasawahan Polres Purwakarta, bersama warga  nampak kompak dalam memberikan himbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah kec.pondok salam. 

Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain melalui Kapolsek Purwakarta Akp Gugun Gunadi SH MM mengatakan, kegiatan ini merupakan suatu bentuk kerjasama  sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir melalui sambang dan monitoring yang dilakukan oleh babinkamtibmas

"Selain menjaga keamanan wilayah binaan, Babinmas juga tiada henti-hentinya membantu pemerintah dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program pemerintah," ucap Gugun, pada hari selasa, 29 Agustus 2023.

Kapolsek menyebut, dengan bersama warga bertujuan untuk mempererat hubungan baik mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Kegiatan sambang ini rutin dilaksanakan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada toga, tomas, toda maupun tokoh yang lainnya serta warga masyarakat,” kata Gugun. 

Dalam kegiatan tersebut, Lanjut dia, selain menyampaikan pesan dan himbauan Kamtibmas Bhabinkamtibmas dan warga sekitar juga dapat menyerap informasi sekecil apapun yang ada di wilayah binaannya.

“Jadi selain terjalin hubungan yang baik antara warga masyarakat dengan Polri, anggota Bhabinkamtibmas juga akan segera mengetahui perkembangan situasi kamtibmas di wilayah desa binaannya,” tutur gugun.

Ia menambahkan, dalam sambang kamtibmas tersebut, para bhabinkamtibmas memberikan pesan-pesan kamtibmas secara humanis kepada masyarakat.

"Para bhabinkamtibmas mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga kamtibmas, serta saling berperan dalam rangka memelihara kamtibmas," ucap AKP Gugun Gunadi SH MM.

Cara Bhabinkamtibmas Polsek Pasawahan lakukan sambang dan Binluh Kamtibmas kepada warga di Desa binaannya

KimLembur Media Informasi Desa

Purwakarta - Sambang warga di  wilayah Pasawahan dan Pondoksalam secara bersama-sama terus dilakukan  Bhabinkamtibmas Polsek Pasawahan, Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat. 

Hal itu dilakukan guna menciptakan keamanan dan ketertiban di Kec.Pondoksalam dan  Kec.Pasawahan Kabupaten Purwakarta yang merupakan wilayah hukum Polsek Pasawahan.

Bhabinkamtibmas Polsek Pasawahan Polres Purwakarta Aipda Didi S, bersama komunitas pegawai Desa Pasawahan kidul nampak kompak dalam memberikan himbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kec.Pasawahan Kab.Purwakarta 

Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain melalui Kapolsek Purwakarta AKP Gugun Gunadi SH MM mengatakan, kegiatan ini merupakan suatu bentuk kerjasama  sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir melalui sambang dan Binluh yang dilakukan oleh Babinkamtibmas.

"Selain menjaga keamanan wilayah binaan, Babinmas juga tiada henti-hentinya membantu pemerintah dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program pemerintah," ucap Gugun, pada hari Senin, 28 Agustus 2023.

Kapolsek menyebut, kekompakan antara kepolisian dengan  warga bertujuan untuk mempererat hubungan baik mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Kegiatan sambang ini rutin dilaksanakan sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada toga, tomas, toda maupun tokoh yang lainnya serta warga masyarakat,” kata Gugun. 

Dalam kegiatan tersebut, Lanjut dia, selain menyampaikan pesan dan himbauan Kamtibmas Bhabinkamtibmas dan para pegawai desa serta warga sekitar juga dapat menyerap informasi sekecil apapun yang ada di wilayah binaannya.

“Jadi selain terjalin hubungan yang baik antara warga masyarakat dengan Polri, anggota Bhabinkamtibmas juga akan segera mengetahui perkembangan situasi kamtibmas di wilayah desa binaannya,” tutur gugun.

Ia menambahkan, dalam sambang kamtibmas tersebut, para bhabinkamtibmas memberikan pesan-pesan kamtibmas secara humanis kepada masyarakat.

"Para bhabinkamtibmas mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga kamtibmas, serta saling berperan dalam rangka memelihara kamtibmas," ucap AKP Gugun Gunadi SH MM.

MONEV BANPROV DPMD Kabupaten Purwakarta ke Desa Citalang Kecamatan Purwakarta

Media Informasi Desa.  

KimLembur Purwakarta Muhamad Kosasih SE selaku Kepala Desa Citalang Kec Purwakarta mengapresiasi dan menyambut sekali kegiatan Monitoring dan Evaluasi ( Monev ) Bantuan Provinsi ( Banpov ) tahun anggaran 2023 yang di laksanakan pada hari jumat tgl 25 Agustus 2023 .

Lokasi Monev di Aula Lantai 2  Desa Citalang yang di hadiri oleh  Muhamad Kosasih SE di dampingi para perangkat desa , dari Kecamatan Purwakarta di hadiri oleh Hj Neneng Siti Suhaedah  Kasi Pemdes  dan  Pa Wisnu Kasi PMD ,, dan dari Dinas DPMD Kab Purwakarta yang dipimpin oleh Bu Yayah Rodiah selaku Kabid. serta didampingi Puji Sumaya selaku TPP  Kemendesa Kec Purwakarta

Banprov ini diamaksud agar segala kegiatan pekerjaan sesuan dengan pengajuan dan tepat sasaran serta sebagai dasar verifikasi pengajuan dalam penyerapan anggaran.. Dalam kegiatan ini merupajan kegiatan regulasi bersifat pembinaan dari pemkab kabupaten kepada desa yang menerima anggaran dari provinsi ini

KimLembur Media Informasi Desa

" Monev ini penting dilakukan dengan tujuan untuk menilai langsung keadministrasian serta pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa citalang ujar bu Yayah Kabud DPMD Kab Purwakarta

.

Banprov Tahun 2023 yang diterima oleh desa Citalang sebesar Rp 130.000.000 dan sudah di terima sekitar akhuir bulan Juli 2023 ujar Aulia Kaur Keuangan Desa Cilatang

Dasar Pengunaan Anggaran Banprov 2023 dilaksanakan sesuai dengan yang sudah di tetapkan dalam APBDES 2023 desa citalang , selain untuk pemberdayaan ( Nonsaprass ) sesuai regulasi yang sudah di tentukan dan untuk Kegiatan Pembangunan ( Sapras ) yang sudah di rencanakan yaitu Untuk Jalang Lingkunan dan Drainasi ujar Anggi Selaku Kasi desa Citalang

Dalam Rapat Kordinasi pembinaan Monev Banprov pihak Dinas DPMD mengharapkan semua kegiatan harap dilaksanakan tahap tahapnya sesuai regulasi mulai dari perencanaan dalam RKPDES , Pengangaran masuk di dalam APBDES , Pelaksanaannya sesuai dengan RAB dan tertib administrasi  dalam  Laporan Kegiatannya  Ujar Bu Yayah Rodiah Kabid Dpmd

Untuk tahun 2024 planing kegiatan dari Banpov harap mulai di rencanakan lebih matang dan lakukan tahapan yang benar mulai dari perencanaan ( Rkpdes 2024 ) yang di susun oleh Tim PENYUSUN RKPDES 2024 yang sudah di tetapkan, sehingga Banprov 2024 dapat terlaksa na pada awal awal tahun di tahun 2024 ujar Puji Sumaya Tpp Kemendes Kec Purwakarta,

Editor Puji Sumaya

“

Penanaman Pohon Serentak Bersama Kapolri

KimLembur. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika Siap Mengerahkan Ribuan Relawan Untuk Menanggulangi Potensi Bencana Alam Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan Akibat Musim Kemarau Berkepanjangan Dampak Dari Fenomena Alam Elnino. Kesiapan Pengerahan Para Relawan Itu Ditunjukan Melalui Apel Besar Desa Tangguh Bencana Antisipasi Bencana Alam Dan Karhutla Pada Juni 2023 Lalu.

Masih Dalam Rangka Antisipasi Dan Kesiapan Menghadapi Fenomena Alam Itu, Hari Ini Rabu 23 Agustus 2023, Mewakili Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. Sekda Purwakarta Norman Nugraha Mengikuti Agenda Penanaman Pohon Serentak Bersama Kapolri (Secara Virtual) Di Tanggul Ubrug, Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur.

Dalam Keterangannya, Norman Nugraha Mengatakan, Kegiatan Ini Diikuti Secara Serentak Se-Indonesia Yang Bertujuan Untuk Kelestarian Negeri Indonesia Yang Dulu Terkenal Dengan Kelestarian Alamnya Sebagai Paru-Paru Dunia Dan Menyikapi Cuaca Ekstrem Badai Elnino Yang Sangat Panas, Agar Dapat Menjaga Kelestarian Alam.

"Program Ini Mengusung Tema; Polri Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini, Yang Menjadi Pemicu Untuk Menumbuh Kembangkan Kesadaran Masyarakat Mencintai Lingkungan. Serta Sebagai Bagian Dari Tanggung Jawab Kepada Masyarakat, Lingkungan Dan Alam," Kata Norman.

Menurutnya, Ada Beberapa Jenis Pohon Yang Ditanam Diantaranya Mahoni, Bungur, Buah-Buahan Menjadi Suatu Hal Yang Baik Bagi Lingkungan. Karena Kepedulian Yang Paling Utamanya Adalah Selalu Peka Terhadap Permasalahan-Permasalahan Lingkungan Yang Terjadi Di Sekitar.

"Dengan Kegiatan Penanaman Pohon Ini Diharapkan Dapat Menopang Keberlangsungan Lingkungan Khususnya Di Wilayah Kabupaten Purwakarta," Kata Norman.

Dalam Agenda Tersenut, Tampak Hadir Unsur Forkopimda, Kapolsek, Camat Jatiluhur, Bhayangkari, PJT II, Sejumlah Perusahaan Swasta, Kades Dan Karang Taruna Setempat.(Diskominfo Purwakarta)

GUS HALIM: AGAR TERUS DIBUTUHKAN, PENDAMPING DESA HARUS BERPENGETAHUAN LUAS DAN SERBAGUNA

 

BANDUNG - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan pendamping desa harus memiliki pengetahuan luas, keterampilan yang serbaguna dan dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan di wilayah desa. Ini bertujuan agar pengabdiannya kepada masyarakat desa tetap dibutuhkan dan berkelanjutan.

"Makanya satu pendamping desa PLD, bisa menangani lebih dari satu desa. Kalau bicara segmen, tidak mungkin itu dilaksanakan, maka harus generalis, karena kewilayahan," papar pria yang akrab disapa Gus Halim itu saat memberi arahan sekaligus menutup acara 'Refreshment Training Penguatan Partisipasi Pegiat Desa Tahun Anggaran 2023' di Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/8/2023).

Menurut Gus Halim, jika pendamping desa terlalu terfokus pada satu segmen atau masalah tertentu, ketika masalah tersebut teratasi, maka selesai pula tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat.

Maka dari itu, pendamping desa harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga mereka dapat terlibat dalam berbagai aspek pembangunan dan pemberdayaan desa, seperti infrastruktur, pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, teknologi, dan lain sebagainya.

"Infrastruktur misalnya, sudah dibangun semua, satu Desa sudah bagus semua, terus gunanya apa ada Pendamping infrastruktur?, orang akan mempermasalahkan itu. Akhirnya berkurang-berkurang, nah supaya tidak berkurang, sudah generalis," paparnya.

Gus Halim juga menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat desa tidak boleh dibatasi pada satu bidang atau masalah tertentu. Ini berarti upaya pemberdayaan harus mencakup berbagai aspek kehidupan di desa dan harus menyeluruh.

"Dan memang, Tusi (tugas dan fungsi) di Kementerian Desa itu kan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan itu tidak bisa segmented-segmented, jadi harus total," ungkap Doktor Honoris Causa UNY itu.

Gus Halim juga berpendapat, meskipun fasilitas dan perkembangan desa telah meningkat, tugas pemberdayaan masih belum selesai. Menurutnya ada tantangan ekonomi dan SDM yang terus berlanjut. Oleh karena itu peran pendamping desa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas masih sangat diperlukan.

"Dan pemberdayaan itu tidak akan pernah selesai, apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan apa sih target sasaran utama dana desa?, dua hal. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM, dan ini gak akan pernah selesai," paparnya.

Gus Halim mencontohkan, negara-negara adidaya seperti Amerika dan Jepang juga pernah mengalami fluktuasi ekonomi dan penurunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam beberapa dekade terakhir. Itu artinya, kata Gus Halim, persoalan warga desa di bidang stabilitas ekonomi dan SDM desa belum bisa dipastikan sepenuhnya normal seiring berjalannya waktu.

"Amerika saja yang sudah negara maju, kemarin hampir kolaps ekonominya. Jepang sekarang susah cari generasi baru, karena jarang orang yang mau kawin dan punya anak," tegasnya.

Gus Halim juga menyatakan, Fasilitas kehidupan di desa, kini semakin lengkap. Ini ditunjukkan oleh peningkatan status perkembangan desa melalui Indeks Desa Membangun atau IDM yang mengalami Lompatan signifikan dari tahun 2015 sampai 2023.

Seperti data Desa Mandiri yang kini bertambah 11.282 desa, dari 174 desa menjadi 11.456 desa. Sedangkan Desa Maju kini juga bertambah 19.427 desa, dari 3.608 desa menjadi 23.035 desa.

"Hari ini desa-desa di Indonesia sudah hampir mencapai 12 ribu desa yang mandiri," pungkas Gus Halim.

Hadir mendampingi Gus Halim dalam acara tersebut, Kapus PPMDDT, M. Yusra dan Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda.

Sumber

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Dayat/Humas Kemendes PDTT

DESA DIGITAL BAKAL TINGKATKAN EKONOMI DAN PERCEPAT PEMBANGUNAN DESA

 

Jakarta - Digitalisasi desa dipercaya akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi desa ke tingkat yang belum pernah tercapai sebelumnya.

Maka dari itu, desa harus mampu memanfaatkan konektivitas digital untuk membuka akses informasi, pendidikan hingga peluang bisnis demi peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan.

Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat menghadiri peluncuran Desa Digital dan Akses Jaringan Blankspot di Kabupaten Sidoarjo, Rabu (23/8/2023).

"Kita harus mampu manfaatkan perkembangan zaman ini, untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga desa," kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini.

Selain itu, Desa Digital juga harus menjadi kerangka kerja untuk membangun akuntabilitas, peran, dan otoritas pengambilan keputusan di pemerintahan desa.

Untuk Sidoarjo, menurut Gus Halim yang terpenting sekarang adalah adanya akses internet cepat di setiap desa. Pasalnya pada saat ini tercatat sinyal seluler kuat di 313 desa, namun masuk lemah di 5 desa.

Padahal lanjut Gus Halim, digitalisasi desa akan dapat mempercepat pencapaian tujuan SDGs Desa. 

Dengan adanya desa digital, akan membantu mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara signifikan.

"Saat ini capaian Tujuan SDGs Desa di Sidoarjo 52,31 persen poin. Digitalisasi akan meningkatkan capaian ini lebih cepat lagi pada tahun-tahun mendatang," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Selain itu, digitalisasi desa juga akan mempercepat kemajuan BUM Desa. Interoperabilitas data BUM Desa akan menghubungkan berbagai Kementerian dan Lembaga dengan sangat mudah, dapat berlangsung di mana saja, dan kapan saja.

Setelah mendapatkan nomor badan hukum dari kemenkumham, didukung digitalisasi lalu Nomor Induk Berusaha dari Badan Koordinasi Penananaman Modal, BUM Desa akan mampu mengakses ke pasar digital, produk-produk unggulan desa dapat lebih mudah dipasarkan ke berbagai wilayah.

"NIB itu membuka peluang BUM Desa untuk menjual produk barang dan jasa ke dalam e-katalog LKPP maupun e-commerce yang terkoneksi," kata Gus Halim.

Selain digitalisasi desa, Gus Halim juga memuji perkembangan Desa Mandiri di Sidoarjo. Padahal pada tahun 2015 belum ada desa mandiri, dan masih terdapat 71 desa tertinggal dan 5 desa sangat tertinggal.

"Tahun 2023 tidak ada lagi Desa Tertinggal, didominasi oleh 152 desa mandiri dan 136 desa maju, serta 30 desa berkembang," kata Gus Halim.

Sementara itu untuk jumlah BUM Desa di Sidoarjo, tahun ini terdapat 302 BUM Desa, dengan 277 BUM Desa masih aktif menjalankan unit usaha serta 64 BUM Desa Bersama.

"Saat ini baru terdapat 78 BUM Desa yang telah berbadan hukum, serta 2 badan hukum untuk BUM Desa Bersama lkd," kata Gus Halim.

Dalam acara tersebut, Gus Halim didampingi Sekretaris Jenderal Taufik Madjid Beserta Jajaran Pejabat Kemendes PDTT, Staf Ahli Menteri Kominfo Mochamad Hadiyana, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali meresmikan Desa Digital dan Akses Desa Jaringan Blankspot.

Setelah itu, Gus Halim lakukan teleconference dengan Desa Kupang di Kecamatan Jabon, Keluruhan Gebang di Dusun Tanjungsari dan Kalikajang serta Desa Sawohan di Kecamatam Buduran.

Turut mendampingi Gus Halim, Staf Khusus Nasrun Annahar, Kepala Biro Perencanaan Cece Sanusi, Kapusdatin Theresia Junidar, Forkompimda Sidoarjo, para Kepala Desa dan Tenaga Pendamping Profesional.

Sumber

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

GUS HALIM: PERSEPSI POSITIF DANA DESA NAIKKAN CITRA PENDAMPING DESA

 Pekalongan - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan persepsi positif dana desa akan meningkatkan citra pendamping desa.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim mengungkapkan hal itu dalam rapat koordinasi (Rakor) Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Pekalongan, Batang dan Pemalang di Pekalongan, Jawa Tengah.

Menurut Gus Halim, pada Maret-April 2024 mendatang, Kemendes PDTT akan melakukan survei persepsi masyarakat terkait pemahaman dan manfaat kebijakan dana desa, yang dikoordinasikan bersama tenaga pendamping desa.

"Persepsi positif dari survei ini akan diglorifikasi sebagai kerja-kerja yang dilakukan pendamping desa," jelasnya di Pekalongan, Senin (21/8/2023).

Persepsi positif ini juga akan meningkatkan citra dan nilai tenaga pendamping desa dalam pemerintahan selanjutnya.

Gus Halim menegaskan, persepsi positif yang muncul dari hasil survei akan menjadi bukti keberhasilan dan efektivitas peran pendamping desa.

Gus Halim juga menegaskan, pendamping desa tidak bisa dinilai seperti ASN karena tidak miliki jam kerja dan statusnya belum pasti.

Guna mempertahankan eksistensinya maka paradigma diubah, yaitu menempatkan posisi pendamping desa fokus ke pemberdayaan masyarakat.

"Pendamping desa generalis yaitu kewilayahan dan kewargaan, bukan spesialis akhirnya eksistensi menjadi lebih kuat," kata Gus Halim.

Gus Halim menegaskan, pendamping desa merupakan amanah, bukan sekadar struktural lantaran. Oleh karena itu, eksistensi pendamping desa akan terus dipertahankan.

Selain itu, pendamping desa tetap menjadi aset penting bagi desa, bahkan ketika telah mencapai status mandiri.

Gus Halim menegaskan, pendamping desa harus berfokus pada dua kunci penggunaan dana desa, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela menambahkan, rakor ini dilaksanakan untuk mengkomunikasikan dan konsolidasi program kegiatan. Selain itu mendiskusikan permasalahan di lapangan serta strategi untuk menghadapinya.

Rakor diikuti tenaga pendamping profesional Kabupaten Batang 99 orang, Kabupaten Pekalongan 105 orang dan Kabupaten Pemalang 73 orang.

Sedangkan peserta dari internal Kemendes PDTT sebanyak 10 orang.

Rakor juga dihadiri Menteri Tenaga Kerja 2014-2019 Hanif Dhakiri, Staf Khusus Mendes PDTT Zainul Munasichin, Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa Yusra, dan Koordinator Nasional TPP Hasan Rofiqi.

Sumber

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

KEMBANGKAN POTENSI DESA Pemerintah Alokasikan DANA DESA Rp 80 Triliun TAHUN 2024

KimLembur . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta seluruh desa di Indonesia untuk menggunakan DANA DESA  secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan agar dapat mengembangkan potensi yang ada di desa. Pada 2024, dana desa dialokasikan sebesar Rp 80 triliun.

Dana desa yang sudah dialokasi harus dapat menggali potensi kearifan lokal yang sebenarnya bisa dimunculkan sehingga akan memberikan daya ungkit tentang perekonomian desa," ujar Wamendes PDTT Paiman Raharjo, ditemui usai Presiden Joko Widodo pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan  pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023 - 2024, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Penggunaan dana desa yang tepat akan menjadi kegiatan ekonomi atau usaha produktif yang memajukan desa dan menyejahterakan masyarakat desa. "Dengan adanya dana desa maka desa akan bisa membangun potensi atau kearifan lokal sehingga desa bisa mengoptimalisasi BUMDes," katanya.

Sumber Antara

RANCANGAN Prioritas Penggunaan DANA DESA Tahun 2024

Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

1.Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa 

a.Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama 

b.Pengembangan Desa wisata 

c.Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDesa/BUMDesa Bersama 

2.Peningkatan Kualitas Hidup Manusia 

a.Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun 

b.Ketahanan pangan nabati dan hewani 

c.Pencegahan dan penurunan stunting 

d.Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa 

e.Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 

f.Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa 

g.Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan sesuai kewenangan Desa h.Mitigasi dan penanganan bencana alam 

i.Mitigasi dan penanganan bencana nonalam 

j.Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem 

3.Penanggulangan Kemiskinan 

a.Dukungan terhadap penanggulangan kemiskinan terutama upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

b.penyediaan infrastruktur, termasuk pengentasan kawasan kumuh 

2. Fokus Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024  

Berupa Kegiatan yang menjadi fokus pemerintah di tahun anggaran berjalan 

 : 

1. Dana Desa untuk Operasional Pemerintahan Desa; 

2. Tagging BLT Dana Desa untuk pengentasan Kemiskinan Ekstrem; 

3. Tagging untuk ketahanan pangan nabati dan hewani; dan 

4. Fokus Kebijakan Penggunaan Dana Desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD

SOSIALISASI Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

KimLembur.  Guna melakukan sosialisasi serta pengawasan dalam rangka akuntabilitas terkait bantuan dana desa (DD) pihak Pemda Purwakarta mengundang ratusan Kepala Desa (Kades) di Purwakarta Jabar.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Norman Nugraha membuka kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 bertempat di Bale Sawala Yudhistira, Komplek Pemkab Purwakarta, Jumat, (18/8/2023)

Kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Purwakarta ini dihadiri oleh Anggota V BPK RI, Ahmad Noor Supit, , Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin, dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Paula Henry Simatupang.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengapresiasi kegiatan Sosialisasi Akuntibilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI

"Giat ini bertujuan agar Pemerintah Desa (Pemdes) bisa memiliki pemahaman yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan sesuai pedoman pengelolaan dana desa sebagaimana tertuang dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku," kata wanita yang akrab disapa  Anne itu.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa, ujar Anne, menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan ditingkatan Pemerintahan Desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan trasparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Dimana prinsip dasar Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari tahap Planning (perencanaan), Organizing (Manajemen), Actualiting (Pelaksanaan), controling (Pengawasan), sampai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa

Dalam hal ini BPK ikut serta mendorong dan mengawal pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien. Sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai.

"Dengan terselenggaranya sosialisasi ini diharapkan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Desa memperoleh pemahaman yang lebih mengenai pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan dana desa dilaksanakan secara akuntabel dan transparan," ucap Anne.

Sumber . Dede Mulyadi ( Ketum Abpednas Kab Purwakarta)